TRENDING NOW

Website resmi Organisasi IPKANI Kabupaten Purbalingg Provinsi jawa Tengah

Purbalingga, 8 Maret 2017 - Rapat koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabuapen Purbalingga untuk pertama kalinya mengundang dan melibatkan penyuluh perikanan. Rakor POK yang biasanya dilaksanakan setiap bulan ini bertujuan membahas dan memberikan informasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di DKPP.

Tujuan dilibatkannya penyuluh perikanan pada acara rapat koordinasi pelaksanaan operasional kegiatan adalah untuk memberian informasi kepada penyuluh perikanan sehingga penyuluh perikanan mengetahui kegitan apa saja yang akan dilaksanakan di wilayah kerjanya.
Website resmi Organisasi IPKANI Kabupaten Purbalingg Provinsi jawa Tengah
Kontroversi Bu Susi
Bu Susi! Begitulah panggilan akrab yang dilekatkan pada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sejak pertama kali dilantik menjadi menteri, Bu Susi telah menjadi buah Bibir. Gayanya nyentrik, merokok, bertato pula. Bu susi, memang penuh kontroversi, beliau yang hanya lulusan SMP, dipercaya untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan segudang tugas berat.
Cool: Gaya kontroversi ala Menteri Susi Pudjiastuti
Bu Susi, benar-benar diuji. Apakah beliau mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan tumpukan problematika di kementerian yang dipimpinnnya? Utamanya, dalam menjaga kedaulatan maritim ditengah ekonomi global, serta dalam upaya memperbaiki taraf hidup nelayan tradisional, para pembudidaya ikan dan petani garam?

Sebelum menjadi pejabat negara, Susi Pudjiastuti dikenal sebagai seorang eksportir hasil laut, sekaligus sebagai pemilik Susi Air. Memulai usahanya dengan berjualan ikan di Pangandaran-Jawa Barat, bisnisnya berkembang menjadi perusahaan eksportir hasil laut. Untuk menunjang transportasi yang cepat agar produk hasil lautnya tetap segar, beliau mulai membuka bisnis charteran pesawat terbang dibawah manajemen PT ASI Pudjiastuti Aviation.

Dari usaha perikanannya, Bu Susi tentunya sering bersinggungan dengan nelayan, dari situlah beliau belajar dan menjadi paham bagaimana penderitaan yang dialami oleh nelayan kecil. Beliau juga mengenal seluk-beluk logistik ikan, mengekspor hasil laut, sampai pada akhirnya memiliki pesawat.

Di dunia bisnis, Bu Susi memang telah teruji. Lain dunia bisnis, lain pula dunia birokrasi. Mengurus sebuah kementerian sama halnya membangun sebuah birokrasi. Membuat tata nilai dan mengeksekusi suatu kebijakan. Dunia birokrasi seringkali dikonotasikan dengan pelayanan lamban, berbelit-belit, dan antiperubahan. Bertolak belakang dengan dunia bisnis yang menuntut kecepatan, tidak menyukai kompleksitas, dan cenderung cepat berubah.

Dengan pengalaman Bu Susi di dunia bisnis, kita akan membayangkan beliau, membawa lari kementerian kelautan dan perikanan dengan cukup kencang. Ritme kerja yang cepat, kebijakan yang progresif dan berani mengammbil resiko akan menjadi cirinya dalam memimpin kementerian.

Betul saja, tidak memutuhkan waktu lama bagi Bu Susi untuk menelurkan banyak kebijakan baru. Memberlakukan jam masuk kerja lebih awal, moratorium perijinan penangkapan ikan, pelarangan penggunakan alat tangkap pukat hela dan trawl, pelarangan penagkapan rajungan bertelur, hingga kebijakan penangkapan dan penenggelaman kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatannya secara illegal.

Yang teranyar, Bu Susi bahkan dengan lantang meneriakkan bahwa usaha penangkapan ikan hanyak boleh dilakukan oleh kapal nelayan atau perusahaan Indonesia. Investor asing haram melakukan usaha penangkapan ikan dan hanya diperbolehkan untuk berinvestasi dibidang pengolahan ikan. Ancaman mundur dari jabatannya sebagai menteri bahkan mengemuka, jika ternyata masih ada kapal dan perusahaan asing yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia.

Dengan alasan efisiensi, Bu Susi juga berhasil melakukan merger terhadap organisasi Kementerian yang dipimpinnya. Badan Riset dan Badan Pengembangan SDMKP yang sama-sama Eselon I, dilebur menjadi Badan Riset dan SDMKP. Beliau memang suka dengan sesuatu yang "seksi", ramping tapi efektif dan efisien.

Penyuluh Perikanan dan Kontroversi Pengalihan Kewenangan
Adalah penyuluh perikanan. Sebagai akibat diundangkannya UU No 23 Tahun 2014, kebijakan penyelenggaraan penyuluhan perikanan ditarik dan menjadi kewenangan pusat. Untuk melaksanakan amanah Undang-undang tersebut, pemerintah pusat secara bertahap mulai melakukan langkah-langkah guna menarik personil penyuluh perikanan yang ada di daerah.
Pembinaan dan pendampingan Penyuluh Perikanan di Kelompok pelaku utama yang merupakan entitas masyarakat ditingkat akar rumput
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penangungjawab penyelenggaraan penyuluhan nasional telah mengeluarkan langkah-langkah strategis. Dimulai dari terbitnya permen KP 62/ 2015 tentang percepatan pengalihan status penyelenggaraan penyuluhan perikanan.  Hingga puncaknya melakukan kegiatan validasi  dan verifikasi data P3D dengan mengundang daerah-daerah secara langsung.

Tetapi apa lacur, sampai batas waktu yang diamanatkan Oleh UU No 23 Tahun 2014 yaitu tanggal 1 Oktober 2016 pengalihan kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagai urusan konkuren yang harus ditangani oleh pusat (KKP) masih belum bisa dilaksanakan.

Seperti sosok Bu Susi, proses pengalihan penyelenggaraan penyuluhan perikanan juga dipenuhi kontroversi. Berbagai masalah mengemuka, salah satu isu santer yang berkembang adalah bahwa anggaran untuk penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional masih "on top".

Gonjang-ganjing terus berlanjut hingga memasuki awal tahun 2017. Pengalihan penyelenggaraan penyuluhan perikanan berjalan lambat dan mengakibatkan ketidakpastian terhadap penyelenggaraan penyuluhan perikanan di masing-masing daerah.

Ketidakpastian tersebut antara lain terkait penempatan penyuluh perikanan setelah perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara besar-besaran akibat adanya PP 18 Tahun 2016. SKPD yang menangani penyuluhan, tempat dimana penyuluh perikanan biasa bernaung telah dibubarkan. Dalam PP 18 Tahun 2016 dan aturan turunannya sama sekali sudah tidak mengatur keberadaan penyuluh perikanan di daerah.

Tidak diakomodirnya keberadaan penyuluh perikanan di daerah memang sudah sinkron dengan apa yang telah diatur dalam lampiran Y UU No 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan perikanan merupakan kewenangan pusat. Hal inilah yang kemudian menjadi buah simalakama bagi penyuluh perikanan. Di daerah telah dilepas, tetapi di pusat masih belum diterima.

Pentingnya Penyuluh Perikanan mensukseskan Program Prioritas KKP
Terlepas dari molornya penarikan kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Penyuluhan perikanan merupakan salah satu aspek strategis dalam rangka menjaga kedaulatan maritim bangsa Indonesia. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu menjaga kedaulatan maritimnya. Ditarik dari pemikiran tersebut, maka segala sumberdaya yang berkaitan dengan penegakan kedaulatan maritim harus dikelola dengan serius dan secara terpusat. Termasuk dalam hal ini adalah aparatur penyuluh perikanan.

Penyuluh perikanan merupakan aparatur pemerintah yang berada di garda terdepan, ujung tombak dan penguasa simpul-simpul masyarakat kelautan perikanan. Mereka tersebar merata hampir di seluruh daerah di Indonesia. Mereka berada dan menyatu dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Mengenal kondisi dan potensi wilayah jelajahnya secara terperinci dan detail.

Oleh karena itu, penyuluh perikanan adalah aset pemerintah dalam melakukan eksekusi kebijakan di tingkat akar rumput. Penyuluh perikanan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawal program-progam kelautan dan perikanan. Keberadaannya dilapangan yang selalu berlandaskan pada kerangka berpikir "peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku utama kelautan perikanan" bisa menjadi pemecah kebuntuan pada area abu-abu yang selama ini menjadi momok bagi penyelenggaraan proyek-proyek pemerintah. Penyuluh dapat menjadi eksekutor sekaligus pengawas yang efektif.

Dalam rangka mensukseskan program prioritas KKP ditahun 2017, Menurut hemat kami, peran penyuluh perikanan akan menjadi faktor kunci yang menentukan baik buruknya dan sukses tidaknya program dan kinerja dari KKP pada umumnya. Jika dicermati, tujuan program prioritas KKP terlihat sangat sinkron dengan tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan, yaitu dititikberatkan pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Ditinjau dari efisiensi anggaran, karena pemerintah sekarang ini sedang mengalami defisit anggaran maka sesuai dengan arahan Bu Susi, belanja pemerintah harus sangat dicermati terutama dalam hal belanja program yang harus tetap pada sasaran. Dengan penguasaan wilayah kerja yang mumpuni, maka penyuluh perikanan adalah aparatur yang cocok untuk dapat memberikan masukan bagaimana sebuah program bisa tepat pada sasaran.

Terkait Ketergantungan KKP dengan Dinas Dinas di Daerah, lagi-lagi, jika kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan telah ditarik oleh KKP maka tentunya penyuluh perikanan akan menjadi pasukan yang bisa diandalkan dalam menjangkau dan megidentifikasi calon penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan tidak diberikan ke pihak yang salah.

Sudah jamak terjadi bahwa penerima bantuan ternyata tidak merata dan hanya diberikan kepada pihak yang sama berulang kali berdasarkan kedekatan penerima bantuan dengan oknum pejabat daerah. Dan jika hal ini masih terjadi, maka pemerataan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang ditargetkan oleh kementerian di tahun 2017 hanya akan menjadi jargon semata.

Penarikan kewenangan Tidak bisa Ditunda Lagi
Mencermati pentingnya penyuluh perikanan dalam mensukseskan program KKP, maka seyogyanya proses pengalihan kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan harus diselesaikan secepatnya. Mengingat sudah memasuki tahun 2017 dan sudah saatnya program-program pemerintah mulai dijalankan.

Agar program-program KKP dapat dilasanakan dan mencapai hasil yang masimal maka perlu adanya pendampingan dan pengawasan yang serius dan hal ini akan sangat efektif apabila dilakukan oleh penyuluh perikanan sebagai aparatur pegawai KKP dalam satu garis komando. Akhirnya, saya hanya bisa berkata: Apapun programnya penyuluh perikanan kuncinya!
Website resmi Organisasi IPKANI Kabupaten Purbalingg Provinsi jawa Tengah
Kunjungan Rumah / Tempat Usaha

Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan dilakukan melalui: 
  1. Kunjungan rumah/ tempat usaha, kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha;
  2. Ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan;
  3. Pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
  4. Magang, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja ditempat usaha perikanan pelaku utama yang berhasil dan/atau pada lembaga teknis pemerintah, swasta;
  5. Studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbangan dari kasus yang sama atau serupa di tempat lain;
  6. Widyawisata, perjalanan keluar dalam rangka studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan;
  7. Demonstrasi, peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
  8. Sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan di luar ruangan dengan dipandu pengajar/pemandu untuk memenuhi suatu kemampuan materi teknologi tertentu dengan waktu yang tidak ditentukan; dan
  9. Gelar teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan suatu teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah matang di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan bimbingan petugas teknis.
Website resmi Organisasi IPKANI Kabupaten Purbalingg Provinsi jawa Tengah
Sebagai akibat dari diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014, urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat. Oleh karena itu, secara bertahap dilakukanlah proses penarikan penyuluh daerah penjadi pegawai pusat (red: KKP). BKN sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap ketenagaan PNS mengeluarkan Perka BKN No 7 Tahun 2016 yang pada intinya harus dilakukan pengalihan personel penyuluh PNS daerah menjadi penyuluh Pusat selambat-lambatnya per 1 Oktober 2016.
Penyuluh perikanan pusat
Ilustrasi: Magang Penyuluh Perikanan Oleh Bakorluh Jawa Tengah 

Secara logika, penarikan penyuluh perikanan dari daerah ke pusat berakibat pada status PNS tersebut menjadi pegawai KKP per 1 Oktober 2016 dan hal ini tidak bisa terbantahkan. Sampai tahap ini, pengalihan personel dapat berjalan dengan lancar, akan tetapi, ada sedikit alot pada proses pengalihan sarana dan prasarananya. Banyak daerah yang masih enggan menyerahkan sarana prasarana penyuluhan dengan berbagai alasan.

Tahap berikutnya, yaitu berkaitan dengan pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang mengatur penyelenggaraan penyuluhan nasional dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan Perikanan. Saat pertama kali muncul, draft NSPK tersebut banyak menumbulkan polemik terutama berkaitan dengan penempatan penyuluh perikanan, dalam draft permen KP yang beredar tersebut menjelaskan bahwa Satminkal penyuluh perikanan berada di Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menangani urusan kelautan perikanan.

Polemik mengenai dimana sebaiknya keberadaan penyuluh perikanan paska beredarnya draft NSPK banyak menjadi pembicaraan di kalangan penyuluh perikanan di daerah, terutama di grup Media Sosial Facebook dan WhatsApp. Di beberapa daerah, diataranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Bali, dan Sumatera polemik ini menjadi diskusi yang seru, saling lempar pendapat dan adu argumen. Bahkan tidak sedikit yang menjurus pada ketegangan.

Jika disimpulkan, polemik mengerucut pada dua pendapat, yaitu pendapat pertama yang setuju penyuluh perikanan ditempatkan di dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani urusan perikanan dan kelautan dan pendapat kedua, yang tidak setuju penyuluh perikanan berada di dinas melainkan harus berada langsung pada di Unit Pelaksana Teknis BPSDMKP yang merupakan kepanjangan tangan langsung dari KKP.

Mereka yang setuju penyuluh ditempatkan di dinas berdalih agar koordinasi dengan dinas dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kerja penyuluh perikanan dapat berjalan dengan baik pula. Bagi yang tidak setuju penyuluh ditempatkan di dinas rata-rata mereka berpendapat berdasarkan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pendapat kedua ini, penyuluh harus ditempatkan di UPT yang secara vertikal berada langsung di bawah KKP sebagai representasi pemerintah pusat sejalan dengan amanat UU no 23 tahun 2014.

Fakta dilapangan, bahwa polemik tersebut telah menimbulkan kebingungan pada sebagian besar penyuluh perikanan didaerah, maka IPKANI, sebagai organisasi profesi dan merupakan wadah serta representasi dari penyuluh perikanan seluruh indonesia melihat bahwa polemik tersebut harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, diinisiasi oleh DPD Ipkani Jawa Barat, 20 orang perwakilan dari DPD IPKANI seluruh Indonesia melakukan Audiensi dengan PUSLUHDAYA KP

Audiensi antara IPKANI dan Kapusluh bertujuan memberikan masukan mengenai draft NSPK tentang sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan, yang diantaranya adalah berkaitan dengan penempatan penyuluh perikanan. Kapusluh menyatakan bahwa masukan dari IPKANI akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan NSPK. Dalam Tanggapannya terkait penempatan penyuluh, Kapusluh berpendapat akan mengoptimalkan UPT BPSDMKP yang ada dengan meminta kepada Kepala BPSDMKP untuk membuat surat kepada UPT-UPT agar membantu Pusluhdaya dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Hasil audiensi telah memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan penempatan penyuluh. Poin penting yang didapatkan adalah bahwa Kapusluh memberikan sinyal bahwa penyuluh akan lebih tepat jika ditempatkan pada UPT BPSDMKP selaku kepanjangan tangan dari KKP yang merupakan representasi dari pemerintah pusat sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang bersumber dari Kemendagri yang mengatakan bahwa berdasarkan lampiran Y UU No 23 Tahun 2014, kKP menarik urusan penyuluhan perikanan mejadi wewenang pusat, maka semua penyelenggaraan, kegiatan, SDM, pendanaan, dan lain-lain menjadi urusan pusat dan tidak terkait sama sekali dengan perangkat daerah (Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota-red). Oleh karenanya, tidak tepat jika penyuluh ditempatkan di Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Lebih tepat jika penyuluh ditempatkan di UPT KKP lalu dengan azas dekonsentrasi KKP dapat membentuk UPT di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

Dari berbagai argumen diatas, menurut hemat kami, polemik mengenai dimana sebaiknya penempatan penyuluh paska berlakunya UU No 23 Tahun 2014 sudah terjawab. Idealnya, penyuluh perikanan yang telah ditarik menjadi pegawai pusat harus berada pada satu rumah, satu garis komando, dan satu aturan. Tentu, berdasarkan argumen yang ada, rumah yang paling pas untuk penyuluh perikanan adalah pada UPT KKP. Terlepas, apakah UPT Penyuluhan KKP telah ada atau belum, karena hal tersebut merupakan amanat Undang-undang, maka harus dilaksanakan.
Website resmi Organisasi IPKANI Kabupaten Purbalingg Provinsi jawa Tengah
Cara mengetahui letak koordinat suatu tempat menggunakan hp Android. Dengan adanya layanan google Maps, tentu setiap orang dimudahkan untuk mencari suatu tempat, atau wilayah tertentu menggunakan aplikasi ini, sekarang hanya dengan bermodal smartphone android kita bisa dengan mudah mencari suatu wilayah, dan juga dapat melakukan perjalanan sesuai rute yang telah ditujukkan dengan menggunakan GPS. Namun terkadang pengguna masih merasa kesulitan kerena lokasi yang dituju terkadang tidak/ belum akurat. 
Berbeda halnya jika kita sudah mengetahui lokasi koordinat yang akan dituju, maka kemungkinan besar, rute, jalan maupun tempatnya sudah akan benar. 
Berikut ini merupakan contoh, cara mengetahui letak koordinat kita, yang misalnya akan saya berikan kepada teman yang mau berkunjung ke rumah saya, sehingga teman saya tersebut tidak akan tersesat, dan akan langsung sampai ke rumah saya, berikut caranya :
1. Pertama aktifkan pengaksesan Lokasi Anda, pada menu pengaturan
2. Jika sudah aktif, buka aplikasi Maps, dan cari lokasi Anda, hingga tanda biru berhenti
3. Setelah itu tekan daerah yang ditunjuk, hingga muncul tanda merah, seperti gambar dibawah ini



4. Tekan lagi tanda merah tersebut, sehingga muncul tanda bintang, kemudian pilih simpan



5. Setelah Anda simpan, untuk mengetahui koordinat daerah Anda, tinggal Anda pilih menu Tempat Anda



6. Maka akan muncul koordinat dari daerah yang Anda simpan tadi



7. Tinggal catat, atau klik pada bagian angka yang tersedia,



9. Untuk membagikan klik Pin dipasang, dan bagikan kepada teman yang membuthukan informasi tersebut

 


8. Selesai
Demikain sedikit tulisan dari saya mengenai cara mengetahui koordinat suatu tempat di hp android, semoga ada manfaatnya, sekian dan terimakasih.

Anda bisa mencoba aplikasi android, silahkan download disini.
Sumber : rifaianan.blogspot.com
Website resmi Organisasi IPKANI Kabupaten Purbalingg Provinsi jawa Tengah
Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/ manajemen kelompok serta modal sosial dilakukan melalui: 
  1. Sarasehan, forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta pelaksanaan program pembangunan perikanan;
  2. Diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai suatu masalah dan pemecahannya; 
  3. Seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah dibawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-Masing serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah; 
  4. Workshop/lokakarya, sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; dan 
  5. Pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajerial dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
Website resmi Organisasi IPKANI Kabupaten Purbalingg Provinsi jawa Tengah
BOJONGSARI - Sejak Rabu tanggal 27 Juli 2016 yang lalu, Unit Pengolahan Ikan (UPI) Poklahsar Prima Melati di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari kedatangan Siswi SMK 1 Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Kedatangan mereka bertujuan untuk memulai kegiatan Prakerin (Praktek Kerja Idustri) di UPI Poklahsar Prima Melati selama 4 bulan kedepan.
Prakerin di Unit Pengolahan Ikan
Siswi-siswi SMK 1 Randudongkal diantar oleh Guru untuk memulai Prakerin
Ketua Poklahsar Prima Melati, Yelfia, S.Pi mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun pertama SMK Randudongkal mengirimkan siswa-siswinya untuk melakukan kegiatan Prakerin di Poklahsar Prima Melati. Menyusul kegiatan yang sama yang telah rutin dilakukan oleh SMK Negeri 1 Mrebet selama 3 Tahun terakhir.

"Ini adalah tahun pertama, SMK dari luar kabupaten mengirimkan siswa-siswinya untuk melakukan kegiatan prakerin disini. Harapannya, kedepan, kami bisa terus menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan khususnya dalam membimbing siswa-siswi SMK yang mempunyai jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian/ Perikanan dalam melakukan prakerin", jelas Yelfia.

UPI Poklahsar Prima Melati merupakan salah satu UPI binaan Penyuluh Perikanan Kecamatan Bojongsari dan telah eksis mengembangkan produk olahan ikan air tawar sejak tahun 2012. Dibawah bendera brand "Marisa", setidaknya ada 9 varian produk yang telah rutin diproduksi, mulai dari olahan kering berupa Abon dan Kerupuk ikan, juga olahan Beku berupa Nugget, Otak-otak, dan Bakso ikan.

Poklahsar Prima Melati juga menjamin bahwa semua produk-produknya tidak mengandung bahan-bahan pewarna dan pengawet. Semua diolah dengan higienis dan hanya memakai bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang alami serta tidak mengandung MSG!

(IPKANI/ Marbowo Leksono-Bojongsari)